Jawaban Anang Hermansyah Soal Pasal 5 dan 32 RUU Permusikan

RADAR MALANG ONLINE – Banyaknya musisi yang tidak sependapat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan, membuat Anang Hermansyah selaku musisi dan Anggota Komisi X DPR RI menggelar dialog pada Senin (4/2).

Kemudian, pada ratusan musisi yang hadir, Anang menyakinkan bahwa draft RUU Permusikan masih bisa diubah. Termasuk, sejumlah pasal yang dianggap tidak pas, bisa dihapus atau diubah.

“Memang masalah poin yang pasal 5, kebebasan berkreasi yang dilarang di sini. Itu juga dikritisi sama teman-teman. Untuk itu bisa, gini draft ini bisa nggak diubah? Bisa. Makanya masukan tadi apakah pasal 5 itu mau di-drop bisa atau memang diubah redaksionalnya itu juga bisa,” papar Anang.

Suasana dialog mengenai RUU Permusikan bersama Anang Hermansyah dan Glenn Fredly. (Imam Husein/Jawa Pos)

Kemudian, Anang menjelaskan bahwa pasal yang mengharuskan sertifikasi musisi adalah hasil dari konferensi musik di Ambon pada Maret 2018 lalu. DPR sebagai perwakilan hanya mengakomodasi masukan dari para musisi itu sendiri.

“Terus juga pasal legalitas serfitikasi itu satu point memang hasil konferensi musik di Ambon sebetulnya. Tinggal nanti bagaimana kita bersama-sama untuk duduk kembali. Karena, memang di luar sana ada yang juga yang berharap ada tata kelola yang baik tentang industri musik Indonesia,” ungkap Anang.

Selanjutnya, Anang menegaskan bahwa RUU Permusikan disusun untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan musisi tanah air. Sebab, kontribusi dari industri musik terhadap hanya sebesar 0,49 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

“Apakah masalah kesejahteraan bahwa seniman harus standar pembayaran minimum? Jadi, banyak hal yang kalau dilihat secara tenang, secara baik, masukan teman-teman adalah sangat positif. Saya berharap ada pasal pasal lain yang membaik untuk industri musik Indonesia,” pungkas Anang.

Editor           : Novianti Setuningsih

Reporter      : Aginta Kerina Barus